(2025) Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kabupaten Tapin

Pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) di Kabupaten Tapin dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya air dan pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut terbagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kriteria luas layanan dan status jaringan irigasi.